Kabinet Republik Indonesia Serikat

Kabinet Republik Indonesia Serikat

Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-10 sampai ke-11
Pemerintah (Cabang Eksekutif) Indonesia
Kabinet Republik Indonesia Serikat pertama
Dibentuk20 Desember 1949 (1949-12-20)
Diselesaikan15 Agustus 1950 (1950-08-15)
Struktur pemerintahan
Kepala negaraSukarno
Kepala pemerintahanMohammad Hatta
Sejarah
PendahuluKabinet Hatta II
PenggantiKabinet Natsir
Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan
Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum

Pancasila
(ideologi nasional)

  • Hukum
  • Perpajakan
  • Undang-undang
  • Perppu
  • Peraturan pemerintah
  • Peraturan presiden
Pemerintahan daerah
Kepala daerah
  • Daftar: Riwayat
  • Daftar: Riwayat
Politik praktis
Pemilihan lokal
Kebijakan luar negeri
Perwakilan diplomatik
  •  Portal Indonesia
  •  Portal politik
  • Negara lainnya
  • Atlas
  • l
  • b
  • s
Artikel ini bagian dari
seri tentang
Soekarno

Presiden pertama Indonesia

Kebijakan dalam negeri
Pidato

Soekarno's signature

Galeri: Gambar, Suara, Video
  • l
  • b
  • s

Kabinet Republik Indonesia Serikat atau Kabinet RIS adalah kabinet yang dibentuk sebagai hasil dari pembentukan negara Republik Indonesia Serikat setelah pengakuan kedaulatan dari kekuasaan kolonial Belanda. Kabinet ini bertugas kurang dari satu tahun sebelum akhirnya Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabinet ini bertugas dari tanggal 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950 di Jakarta. Kabinet ini memerintah pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan kabinet Republik Indonesia, Kabinet Halim, di Yogyakarta. Kabinet ini merupakan zaken kabinet, yang mengutamakan keahlian dari anggota-anggotanya, bukan kabinet koalisi yang berdasarkan pada kekuatan partai politik.

Adapun Program Kabinet Republik Indonesia Serikat adalah sebagai berikut :

  • Menyelenggarakan pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia di seluruh Indonesia terjadi dengan saksama, mengusahakan reorganisasi KNIL dan pembentukan APRIS dan pengembalian tentara Belanda ke negerinya dalam waktu selekas-lekasnya.
  • Menyelenggarakan ketenteraman umum dalam waktu yang sesingkat-singkatnya serta menjamin berlakunya hak-hak demokrasi dan terlaksananya dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaan.
  • Mengadakan persiapan dasar hukum mengenai cara bagaimana rakyat menyatakan kemauannya menurut asas-asas Undang-Undang RIS, dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante.
  • Berusaha memperbaiki perekonomian rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan, dan kesehatan, mengadakan persiapan untuk jaminan sosial dan penempatan tenaga untuk kembali ke masyarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum; pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwujud kepada kemakmuran rakyat seluruhnya.
  • Menyempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan masyarakat Indonesia dan membangun pusat kebudayaan nasional; mempergiat pemberantasan buta huruf di kalangan rakyat.
  • Menyelesaikan soal Papua dalam setahun ini juga dengan jalan damai.
  • Menjalankan politik luar negeri untuk memperkuat kedudukan RIS dalam dunia internasional dengan menguatkan cita-cita perdamaian dunia dan persaudaraan bangsa-bangsa. Memperkuat hubungan moril, politik, dan ekonomi antar negara-negara Asia Tenggara. Menjalankan politik dalam Uni ini yang berguna bagi kepentingan RIS. Berusaha supaya RIS menjadi anggota PBB.

Pimpinan

Presiden Wakil Presiden
Soekarno Mohammad Hatta

Anggota

Berikut ini adalah anggota Kabinet Republik Indonesia Serikat.

No. Jabatan Foto Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat
Perdana Menteri
1 Perdana Menteri Mohammad Hatta 20 Desember 1949 15 Agustus 1950
Menteri
2 Menteri Luar Negeri Mohammad Hatta 20 Desember 1949 15 Agustus 1950
3 Menteri Dalam Negeri Ide Anak Agung Gde Agung 20 Desember 1949 15 Agustus 1950
4 Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwana IX 20 Desember 1949 15 Agustus 1950
5 Menteri Kehakiman Soepomo 20 Desember 1949 15 Agustus 1950
6 Menteri Penerangan Arnold Mononutu 20 Desember 1949 15 Agustus 1950
7 Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara 20 Desember 1949 15 Agustus 1950
8 Menteri Kemakmuran Djuanda Kartawidjaja 20 Desember 1949 15 Agustus 1950
9 Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum Herling Laoh 20 Desember 1949 15 Agustus 1950
10 Menteri Perburuhan Wilopo 20 Desember 1949 15 Agustus 1950
11 Menteri Sosial Kosasih Purwanegara 20 Desember 1949 15 Agustus 1950
12 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Abu Hanifah 20 Desember 1949 15 Agustus 1950
13 Menteri Kesehatan Johannes Leimena 20 Desember 1949 15 Agustus 1950
14 Menteri Agama Wahid Hasjim 20 Desember 1949 15 Agustus 1950
15 Menteri Negara Hamid II[1] 20 Desember 1949 5 April 1950
Mohammad Roem[2] 20 Desember 1949 19 Januari 1950
Suparno 20 Desember 1949 15 Agustus 1950

Catatan

  1. ^ Hamid II diberhentikan pada 5 April 1950. Posisinya dibiarkan kosong.
  2. ^ Mohammad Roem ditunjuk menjadi Komisaris Agung yang berbasis di Den Haag pada 19 Januari 1950. Posisinya dibiarkan kosong.

Sumber

  • Kahin, George McTurnan (1952) Nationalism and Revolution in Indonesia Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
  • Ricklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3
  • Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in Indonesian), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 91–102, ISBN 979-428-499-8.

Pranala luar


Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Hatta II 		Kabinet Republik Indonesia Serikat
1949–1950 		Diteruskan oleh:
Kabinet Natsir
  • l
  • b
  • s
Negara bagian
Wilayah yang berdiri sendiri
(otonom)
Jawa Tengah · Kalimantan Barat · Daerah Dayak Besar · Daerah Banjar  · Kalimantan Tenggara · Kalimantan Timur · Bangka · Belitung · Riau
Wilayah lain
Distrik federal
Pemerintahan dan administrasi