Majelis Permusyawaratan Federal

Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Kutai 400–1635 Kerajaan Tarumanagara 450–900 Kerajaan Kalingga 594–782 Kerajaan Melayu 671–1347 Kerajaan Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Mataram 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1045 Kerajaan Janggala 1045–1136 Kerajaan Kadiri 1045–1221 Kerajaan Singasari 1222–1292 Kerajaan Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Penyebaran Islam 800–1600 Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–1905 Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888 Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–1860 Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–1946 Kesultanan Yogyakarta 1755–1945 Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Kerajaan Kristen Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Larantuka 1515–1904 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Sikka Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Kemunculan Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Kemerdekaan Hari Patriotik 23 Januari 1942 1942 Revolusi Nasional Indonesia 1945–1949 Masa Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
Portal Indonesia
l b s

Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat (RIS) selama Revolusi Nasional Indonesia (1945–1949). Komite ini terdiri dari 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom di dalam RIS dengan masing-masing negara bagian memiliki satu suara. Komite ini bertanggung jawab untuk mendirikan pemerintahan sementara pada tahun 1948 sebagaimana dirumuskan dalam Persetujuan Meja Bundar.^[1] Sebagian besar perwakilan BFO berasal dari luar Jawa dimana kehadiran Partai Republik lebih lemah dan dukungan untuk negara-negara federal Belanda lebih kuat.^[2]

Karena hubungannya dengan Belanda, BFO dianggap sebagai kolaborator oleh Republik Indonesia yang tidak mempercayai sistem federal dan menganjurkan suatu negara kesatuan Republik Indonesia.^[3] Menyusul aksi politik Belanda yang kedua pada bulan Desember 1948, BFO mendukung resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa yang meminta pemulihan pemerintah Republik di Yogyakarta sebelumnya untuk terlibat dalam Konferensi Meja Bundar Belanda-Indonesia di Den Haag. Setelah pertemuan dengan pimpinan Republik yang dipenjara di Pulau Bangka dan sebuah serangan balasan Republikan yang sukses di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1949, BFO menjadi semakin kecewa dengan kekejaman Belanda dan menganjurkan masuknya orang-orang Republik dalam negosiasi dan sistem federal.^[4]

Sejarah

Kampanye "Negara Boneka" Van Mook

Pendirian Badan Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federale Overleg disingkat BFO) tidak lepas dari pembentukan negara federal di Indonesia. Rencana pembentukan negara federasi di Indonesia awalnya dicetuskan oleh Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus Johannes van Mook. Rencana tersebut mengharuskan van Mook mengubah ketatanegaraan di Indonesia. Pengubahan ketatanegaraan mengalami hambatan karena di Indonesia telah berdiri Republik Indonesia, sehingga Van Mook mengawali rencana membentuk negara federal dengan menyebarluaskan federalisme di Indonesia pada konferensi yang berlangsung di Hooge Veluwe. Konferensi tersebut gagal memperjuangkan federalisme di Indonesia karena bertentangan dengan keinginan Belanda yang menginginkan RI juga masuk dalam persemakmuran di bawah Belanda.^[5]

Van Mook kembali mengadakan konferensi di Malino tanggal 15 Juli sampai 25 Juli 1946. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan bahwa peserta konferensi dengan suara bulat menyetujui pengubahan ketatanegaraan di Indonesia menjadi federasi. Setelah konferensi Malino, van Mook kembali mengadakan Konferensi Pangkal Pinang dan Konferensi Denpasar. Konferensi tersebut menjadi langkah awal pembentukan negara federal di Indonesia, yaitu membentuk Negara Indonesia Timur, sebagai negara bagian yang pertama didirikan dan juga awal sejarah perpisahan wilayah Papua dari wilayah Hindia Belanda lainnya atas desakan partai Katolik Belanda.^[6][7][8] Setelah itu Belanda berhasil membentuk negara-negara dan daerah otonom lainnya di Indonesia.

Van Mook kembali mengadakan konferensi untuk mewujudkan rencananya membentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) di Indonesia. Konferensi diadakan di Bandung tanggal 27 Mei 1948 bertempat di Gedung Parlemen Negara Pasundan. Konferensi tersebut dihadiri oleh wakil dari negara dan daerah otonom di Indonesia, yaitu Negara Indonesia Timur, Sumatra Timur, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Pasundan, Jawa Timur, Borneo Timur, Borneo Barat, Bandjar, Bangka, dan Riau. Pada konferensi federal van Mook mengajukan suatu rancangan pemerintahan yang telah disusunnya, yaitu pembentukan Pemerintah Federal Sementara atau Voorlopige Federale Regering (VFR). VFR rancangan van Mook merupakan lembaga pemerintahan yang telah ada di Indonesia dan hanya berganti nama untuk mendapatkan kembali simpati dari bangsa Indonesia.

Peserta konferensi kecewa karena van Mook tidak memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ataupun usul pengubahan rancangan VFR. Adapan protes dari beberapa wakil Papua yang tidak diikutkan dalam konferensi.^[9] Kekecewaan atas konferensi tersebut membuat Ide Anak Agung Gde Agung dan R.T. Adil Puradiredja sepakat kembali mengadakan konferensi serupa yang bertujuan membuat rancangan pemerintahan federal di Indonesia. Konferensi tersebut diadakan di Bandung tanggal 7 Juli 1948 dan diberi nama konferensi satuan-satuan kenegaraan atau konferensi kenegaraan (Staatkundige Enheden Conferentie). Konferensi kenegaraan lebih dikenal sebagai Majelis Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federale Overleg atau BFO).

Persidangan

Anggota BFO memulai sidang pertamanya di Bandung pada 7 Juli 1948. Konferensi BFO dihadiri oleh peserta konferensi federal 27 Mei. Tujuan konferensi BFO adalah mencari jalan keluar dari situasi politik yang gawat akibat permasalahan antara RI dan Belanda dan diharapkan konferensi dapat mencetuskan suatu rancangan pemerintahan yang jauh lebih baik dari rancangan van Mook, apabila RI juga bersedia menjadi bagian dari pemerintahan federal yang meliputi seluruh Indonesia.

BFO kembali melanjutkan konferensi selama tiga hari mulai tanggal 15 Juli sampai 18 Juli 1948. Pada konferensi tiga hari tersebut, BFO membicarakan rancangan pemerintah peralihan yang dinamai Pemerintah Federal Interim (Federale Interim Regering atau FIR). Pembicaraan tersebut berkaitan dengan ikut sertanya RI dalam susunan FIR. Apabila RI tidak berkenan maka FIR tetap akan dibentuk untuk menyiapkan sebuah negara serikat yang terdiri dari orang-orang Indonesia saja. Setelah terbentuknya FIR akan diadakan sebuah perundingan kembali untuk mengupayakan RI menjadi bagian dari FIR.

BFO mengumumkan resolusinya pada konferensi pers tanggal 27 Juli 1948 di Gedung Indonesia Serikat Jl. Pejambon No.6 Jakarta. Resolusi BFO berisi enam dasar yang digunakan dalam memutuskan 26 butir pasal. Resolusi pertama BFO berisikan tentang konsep pemerintahan yang berbentuk federal dan terdiri dari direktorium, beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang dari Indonesia. Resolusi tersebut juga telah mencakup penentuan wakil negara federal dan daerah otonom di Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan jumlah penduduk. Golongan minoritas juga mendapatkan hak untuk memiliki perwakilan di dewan perwakilan.

Tanggal 21 Januari 1949 dilakukan pertemuan antara delegasi BFO, Mr. Djumhana dan dr. Ateng dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk membahas rencana pembicaraan antara wakil Republiken dan Belanda. Delegasi Republik Mohammad Roem menyatakan bahwa RI bersedia berunding dengan BFO jika diawasi oleh Komisi PBB. Pertemuan RI-Belanda-BFO kemudian dilakukan di Hotel Des Indes, Jakarta pada tanggal 14 April 1949. Hasil pertemuan ini diantaranya angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya, Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar, Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, dan Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, pada 22 Juni 1949 kembali diadakan perundingan antara RI, BFO dan Belanda. Pertemuan ini menghasilkan keputusan bahwa kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai Perjanjian Renville pada 1948, Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak serta Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia.

Konferensi Meja Bundar dan Republik Indonesia Serikat

Sebelum melangkah ke forum internasional, wakil-wakil RI berunding dua kali dengan wakil-wakil BFO dalam Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta pada 22 Juli 1949, dan di Jakarta pada 1 Agustus 1949.^[10] Mereka sepakat mengenai aspek-aspek terpenting dalam usaha menciptakan suatu sistem politik baru. Perundingan itu kemudian dilanjutkan ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.^[11]

KMB digelar pada 23 Agustus 1949, ketika itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta, sementara delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Pada konferensi tersebut, dibentuk komisi-komisi yang membahas berbagai aspek dalam rangka serah terima dari Belanda pada Republik Indonesia Serikat, serta persiapan pembentukan Uni Indonesia Belanda. KMB berakhir pada 2 November 1949 dengan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat.

Pada tanggal 14 November 1949 di Jakarta, wakil dari semua anggota BFO dan pemerintah Indonesia menandatangani Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Selain menunjuk wakil-wakil untuk duduk di Senat Republik Indonesia Serikat, BFO juga menunjuk wakil-wakilnya untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (DPR RIS).

Keanggotaan

BFO terdiri atas pimpinan 15 negara bagian bentukan Belanda, yang memiliki populasi antara 100,000 hingga 11 juta jiwa.^[12]

Negara Bagian

• Negara Indonesia Timur
• Jawa Timur
• Sumatra Timur
• Madoera
• Pasundan (Jawa Barat)
• Sumatera Selatan

Negara Otonom

• Bandjar
• Banka
• Billiton
• Jawa Tengah
• Borneo Timur (tidak termasuk bekas wilayah Kerajaan Pasir)
• Groot Dajak (Dajak Besar)
• Riouw
• Federasi Kalimantan Tenggara
• Borneo Barat (Wilayah khusus)

Sejak awal pembentukan BFO terdapat tokoh-tokoh yang dominan dalam setiap rapat yang diadakan BFO. Tokoh tersebut adalah Anak Agung Gde Agung (Negara Indonesia Timur), R.T Adil Puradiredja (Pasundan), Sultan Hamid II (Borneo Barat), dan Tengku Mansoer (Sumatra Timur). Masing-masing tokoh memanfaatkan setiap kesempatan dalam BFO untuk mempengaruhi anggota lainnya agar mendukung usaha dan pemikirannya. Anak Agung dan Adil Puradiredja berusaha agar BFO mendekati RI, sedangkan Sultan Hamid II dan T. Mansoer berusaha agar BFO tetap mengikuti rencana Belanda.

Lihat pula

• Konstitusi Republik Indonesia Serikat
• Kabinet Republik Indonesia Serikat

Catatan kaki

Referensi

• Ide Anak Agung Gde Agung (1973). Twenty Years Indonesian Foreign Policy: 1945–1965. Mouton & Co. ISBN 979-8139-06-2. 
• Reid, Anthony (1974). The Indonesian National Revolution 1945-1950. Melbourne: Longman Pty Ltd. ISBN 0-582-71046-4. 
• Kahin, George McTurnan (1970), Nationalism and Revolution in Indonesia, Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8.