Kabinet Natsir

SejarahPendahuluKabinet RIS
Kabinet HalimPenggantiKabinet Sukiman-Suwirjo

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum Pancasila (ideologi nasional) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hukum Perpajakan Ketetapan MPR Undang-undang Perppu Peraturan pemerintah Peraturan presiden Peraturan daerah Provinsi Kabupaten/kota
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Bambang Soesatyo (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: La Nyalla Mattalitti (Jawa Timur)
Eksekutif Presiden Indonesia Joko Widodo (PDI-P) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Indonesia Maju Menteri Pejabat setingkat menteri
Kehakiman Mahkamah Agung Ketua: Muhammad Syarifuddin Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif Provinsi Khusus: Daerah khusus Daerah istimewa Daftar: Umum Ibu kota Lambang IPM PDRB Titik tertinggi Kabupaten/kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya kabupaten Waktu pembentukan Hanya kota Provinsi Luas wilayah Jumlah penduduk Kepadatan penduduk Hari jadi Wilayah metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah khusus
Kepala daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik praktis
Pemilihan umum Pemilihan legislatif 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Hanya daerah: 1957–1958 Pemilihan presiden 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan lokal Pemilihan legislatif daerah 1957–1958 Pemilihan kepala daerah 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-undang Daerah pemilihan
Partai politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap pemuda Partai yang bubar
Kebijakan luar negeri
Perwakilan diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsulat jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal politik Negara lainnya Atlas
l b s

Artikel ini bagian dari seri tentang Soekarno
Presiden pertama Indonesia Prakemerdekaan PNI Partindo PETA BPUPK Pancasila PPKI Revolusi Nasional Indonesia Proklamasi Kemerdekaan Kebijakan dalam negeri APRA Ambon Permesta DI/TII Peristiwa Tiga Selatan Marhaenisme Demokrasi Terpimpin Dekret 5 Juli Monas G30S Supersemar Kejatuhan De-Soekarnoisasi Kebijakan luar negeri Gerakan Non-Blok Konferensi Asia–Afrika Pesta Olahraga Asia 1962 CONEFO GANEFO gedung Irian Barat Trikora Pepera Konfrontasi Krisis Selat Sunda Pidato Indonesia Menggugat Tahun Vivere Pericoloso Keluarga Istri Fatmawati Dewi Anak Rukmini Megawati Rachmawati Sukmawati Guruh Media dan warisan Makam Soekarno Rumah pengasingan Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta Stadion Gelora Bung Karno Lainnya (eponim) Galeri: Gambar, Suara, Video
l b s

Kabinet Natsir^[1][2] adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat, dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini diumumkan pada 6 September 1950 dan bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951.

Mohammad Natsir dilantik pada 7 September 1950 di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia.^[3] Pada masa Kabinet Natsir, terjadi beberapa pemberontakan di seluruh Indonesia dan permasalahan keamanan dalam negeri, seperti Gerakan DI/TII, Peristiwa Andi Azis, Pemberontakan APRA, dan separatis Republik Maluku Selatan. Negosiasi terhadap Irian Barat juga dilakukan namun menemui kebuntuan. Pada 22 Januari 1951, parlemen mengajukan mosi tidak percaya dan menang, yang berakibat Perdana Menteri Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 21 Maret 1951. Penyebab lain dibubarkannya Kabinet Natsir adalah diterimanya mosi dari Hadikusumo, yang mengajukan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah dibentuk. Menurut pemerintah, mosi tersebut seharusnya tidak dapat diajukan karena alasan hukum formil.

Pimpinan

Presiden		Wakil Presiden
Soekarno			Mohammad Hatta

Anggota

Berikut ini adalah anggota Kabinet Natsir.

No.	Jabatan	Pejabat		Periode		Partai Politik
				Mulai menjabat	Selesai menjabat
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1	Perdana Menteri		Mohammad Natsir	7 September 1950	21 Maret 1951		Masyumi
2	Wakil Perdana Menteri		Sri Sultan Hamengkubuwana IX	7 September 1950	21 Maret 1951		Nonpartai
Menteri
3	Menteri Luar Negeri		Mohammad Roem	7 September 1950	21 Maret 1951		Masyumi
4	Menteri Dalam Negeri		Assaat	7 September 1950	21 Maret 1951		Nonpartai
5	Menteri Pertahanan		Abdul Halim[4]	7 September 1950	17 Desember 1950		Nonpartai
			Mohammad Natsir (ad-interim)	17 Desember 1950	21 Maret 1951		Masyumi
6	Menteri Kehakiman		Wongsonegoro	7 September 1950	21 Maret 1951		PIR
7	Menteri Penerangan		Melkias Agustinus Pellaupessy	7 September 1950	21 Maret 1951		Demokrat
8	Menteri Keuangan		Syafruddin Prawiranegara	7 September 1950	21 Maret 1951		Masyumi
9	Menteri Pertanian		Tandiono Manu	7 September 1950	21 Maret 1951		PSI
10	Menteri Perdagangan dan Perindustrian		Sumitro Djojohadikusumo	7 September 1950	21 Maret 1951		PSI
11	Menteri Perhubungan		Djuanda Kartawidjaja	7 September 1950	21 Maret 1951		Nonpartai
12	Menteri Tenaga dan Pekerjaan Umum		Herman Johannes	7 September 1950	21 Maret 1951		PIR
13	Menteri Perburuhan		Pandji Suroso	7 September 1950	21 Maret 1951		Parindra
14	Menteri Sosial		Fredericus Soetrisno Harjadi	7 September 1950	21 Maret 1951		PKRI
15	Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan		Bahder Djohan	7 September 1950	21 Maret 1951		Nonpartai
16	Menteri Agama		Wahid Hasjim	7 September 1950	21 Maret 1951		Masyumi
17	Menteri Kesehatan		Johannes Leimena	7 September 1950	21 Maret 1951		Parkindo
18	Menteri Negara (jabatan dihapuskan sejak 31 Desember 1950)		Harsono Tjokroaminoto[5]	7 September 1950	31 Desember 1950		PSII

Sejarah

Pembentukan kabinet

On 20 August 1949, President Sukarno exercised his prerogative by appointing Mohammad Natsir to become a cabinet formation. The Natsir's Cabinet was a coalition cabinet with Masyumi Party's as it core.^{[butuh rujukan]} However, the PNI did not get a position in this cabinet, most of the member of this party consists of Masyumi Party people, although there were non-party members in the cabinet. This cabinet was where well-known professional figures sit in it, such as Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Ir. Djuanda and Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo. It is why the cabinet got the epithet 'Zaken Cabinet'.^[6] Natsir motive was to lead a nationalistic cabinet with coalition parties as the members. However, this cannot be fulfilled because there was a fight for seat formation in the cabinet between PNI and Masyumi Party, causing displeasure from PNI's side and difficulty in pursuing PNI to join his cabinet. In this case, Natsir reasoned that his party had more rights than any other party, yet on the other hand, the PNI did not agree with this because, for them, all parties were entitled to a position in the cabinet. PNI demanded that people from their party got the position as Ministry of Home Affairs, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Education. After negotiating, PNI were willing to give up the position of Ministry of Foreign Affairs to Masyumi and Ministry of Education for another party with the promise of taking the position as Ministry of Home Affairs. Yet, the hope of getting that position had to crumble after it was decided that Masyumi must take the position. PNI conceded this unfair considering the position of Prime Minister itself already filled with Masyumi.^{[butuh rujukan]}

Besides being criticised by other parties, Natsir Cabinet also got criticised by its own core party, Masyumi. The criticism was aimed at December 1949 congressional decision that banned a party's general chairman from becoming a minister.^[7] The purpose of this congress was party consolidation but it was changed by the Party Council in Bogor at 3–6 June 1950 that profess the federal system could no longer be maintained. In order to not violated the congress decision too much, Natsir was deactivated from his position as the general chairman of Masyumi Party and was replaced by Jusuf Wibisono.^{[butuh rujukan]}

Penunjukan pertama

Setelah diratifikasi dan dilantik pada 6 September 1950, Kabinet Natsit dapat bekerja secara efektif setelah mendapatkan kepercayaan dan persetujuan program kerja dari parlemen dalam sesi 25 Oktober 1950, dengan 188 suara mendukung dan 73 suara menolak.^{[butuh rujukan]}

Program kerja

Adapun Program Kabinet Natsir adalah sebagai berikut:

• Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat.
• Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan Pemerintahan serta membentuk peralatan Negara yang bulat berdasarkan Pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
• Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketenteraman.
• Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan.
• Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kesehatan dan kecerdasan.
• Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
• Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat.

Lihat pula

• Daftar Kabinet Indonesia

Catatan

Referensi

• Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 116–124, ISBN 979-428-499-8. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)

Pranala luar

• (Indonesia) Profil Kabinet Natsir pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
• Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda
• Daradjadi. 2014. Mr. Sartono Pejuang Demokrasi & Bapak Parlemen Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
• https://melancongkebukittinggi.wordpress.com/2016/06/07/kenang-kenangan-abdul-halim-x/

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet RIS Kabinet Halim	Kabinet Natsir 1950–1951	Diteruskan oleh: Kabinet Sukiman-Suwirjo