Gedung DPRD Kabupaten Nduga Kota Kenyam, Nduga Papua Pegunungan, Indonesia
L • BBantuan penggunaan templat ini
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga (disingkat DPRD Nduga) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Indonesia. DPRD Nduga beranggotakan 25 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Anggota DPRD Nduga yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019. Komposisi anggota DPRD Nduga periode 2019-2024 terdiri dari 10 partai politik dimana Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera adalah partai politik pemilik kursi terbanyak setelah masing-masing berhasil meraih 6 kursi.
Pimpinan Dewan
Pimpinan DPRD Kabupaten Nduga terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.[1][2]
Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD Kabupaten/Kota. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD Kabupaten/Kota.[5] Setiap fraksi di DPRD Nduga setidaknya beranggotakan 3 orang.
Alat Kelengkapan DPRD
Berdasarkan Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kabupaten/Kota terdiri dari:
Pimpinan
Badan Musyawarah (Bamus)
Komisi
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
Badan Anggaran (Banggar)
Badan Kehormatan (BK)
Alat kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)
Sejarah Ketua DPRD Nduga
Berikut ini adalah pimpinan DPRD Nduga periode 2009-2014 dan 2014-2019.
Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20-35 orang dapat membentuk 3 komisi dan DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan lebih dari 35 orang dapat membentuk 4 komisi.[6] DPRD Nduga memiliki 3 komisi.
Daerah Pemilihan
Pada Pileg 2019[7] dan Pileg 2024[8], pemilihan DPRD Kabupaten Nduga dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
^Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
^Ikabus Gwijangge Jabat Ketua Devinitif DPRD Kabupaten Nduga[pranala nonaktif permanen], diakses 27 Juni 2020.
^"Info Pemilu 2019". KPU RI. Diakses tanggal 04-01-2020.Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)
^ abc"Daftar Angggota DPRD Kab. Nduga periode 2009-2014". jariungu.com. Diakses tanggal 05-01-2020.Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)
^Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
^Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
^"Keputusan KPU Nomor 296/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019" (PDF). KPU RI. 04-04-2018. Diakses tanggal 26-01-2021.Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)
^"Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 06-02-2023. Diakses tanggal 10-02-2023.Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)
^Resty Iratama (01-03-2020). "Inilah Nama-Nama Ke 25 Anggota DPRD Nduga Masa Jabatan 2019-2024 Yang Telah Resmi Di Lantik". Diakses tanggal 20-03-2020.Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)[pranala nonaktif permanen]
2 
0 
1 
