Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene (disingkat DPRD Majene) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. DPRD Majene memiliki 25 anggota yang tersebar di 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Persatuan Pembangunan.[1]
Pimpinan Dewan
Pimpinan DPRD Kabupaten Majene terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.[2]
Keterangan: aPeriode ini merupakan periode pertama setelah memisahkan diri dari Kabupaten Mandar (Polewali Mamasa, sekarang Polewali Mandar) menjadi daerah otonom yang memiliki anggota DPRD tersendiri berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959.
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Majene dalam dua periode terakhir.
^ abPUSKAPOL UI, Juni 2016, Hasil Pemilu 2014 Provinsi Sulawesi Barat, dikunjungi pada 13 Februari 2019.
^Amelia, Ilma (16 Oktober 2019). "Salmawati Resmi Dilantik Menjadi Ketua DPRD Majene". Mandar News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-11. Diakses tanggal 11 Juni 2020.
^BPS Kabupaten Majene, Agustus 2018, Kabupaten Majene Dalam Angka 2018, dikunjungi pada 13 Februari 2019.
^Jawi, Edyatma (10 Agustus 2019). "Ini Hasil Lengkap Calon Terpilih dan Perolehan Kursi DPRD Majene Pemilu 2019". Tribunnews.com. Tribun News. Diakses tanggal 11 Juni 2020.
^Pemerintahan Republik Indonesia (1959). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959(pdf)Parameter |format= membutuhkan |url= (bantuan) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Pemerintahan Republik Indonesia.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan (1981). Sulawesi Selatan Dalam Angka 1981(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Ujung Pandang: Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. hlm. 24.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan (1982). Sulawesi Selatan Dalam Angka 1982(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Ujung Pandang: Kantor Sensus & Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. hlm. 35.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Lembaga Pemilihan Umum RI (1988). Pemilihan Umum 1987 (Volume 5)(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum. hlm. 218.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Lembaga Pemilihan Umum RI (1994). Pemilihan Umum 1992 Dari Daerah Ke Daerah(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum. hlm. 448.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2002). Sulawesi Selatan Dalam Angka 2002(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. hlm. 22.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat (2006). Sulawesi Barat Dalam Angka 2005/2006(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Mamuju: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. hlm. 30–34.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene (2011). Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2010(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Majene: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene. hlm. 32.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene (2015). Majene Dalam Angka 2015(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Majene: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene. hlm. 53.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene (2021). Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2021(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Majene: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene. hlm. 41.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Timur News, 20 November 2015, Kursi Wakil DPRD Majene Resmi Diduduki Hasbina, dikunjungi pada 13 Februari 2019.
^Upeks, 20 November 2015, Hasbina, Wakil Ketua DPRD Majene[pranala nonaktif permanen], dikunjungi pada 13 Februari 2019.
^Masalembo, September 2018, Kader Demokrat Dilantik Jadi Wakil Ketua DPRD Majene, dikunjungi pada 13 Februari 2019.
^"Keputusan KPU Nomor 293/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019" (PDF). KPU RI. 04-04-2018. Diakses tanggal 20-01-2021.Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)
^"Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 06-02-2023. Diakses tanggal 10-02-2023.Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)
0 
2 
0 
