Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (disingkat PTTUN) adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Selain itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.

Susunan

Susunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTTUN dan Wakil Ketua PTTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Daftar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk melalui Undang-Undang dan berkedudukan di ibu kota provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Namun hingga saat ini hanya terdapat empat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yaitu:

Referensi

^ Direktori Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pranala luar

(Indonesia) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum di Indonesia

Sumber dan
peraturan

Dasar hukum	Pancasila
Peraturan perundang-undangan	UUD 1945 Ketetapan MPR Undang-Undang/Perppu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
Peraturan lainnya	Peraturan Menteri Peraturan Desa

Jenis hukum

Materiel	Hukum pidana Umum Militer Disiplin militer Khusus Hukum tata negara Keaadan bahaya Keamanan negara Hukum administrasi negara TUN Pemerintahan daerah Hukum perdata Nasional Internasional Hukum dagang KUH
Formal	Hukum acara pidana KUH Hukum acara perdata HIR RBg Rv Hukum pembuktian Hukum acara MK
Agama dan adat	Hukum adat Lingkungan Hukum Islam Hukum peradilan agama Jinayat Aceh Perda Syariah Hukum Kristen Perda Injil Hukum Hindu Perda Nyepi

Badan peradilan

Kekuasaan kehakiman

Peradilan umum

Khusus	Pengadilan Anak Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Niaga Pengadilan Perikanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Peradilan agama

Khusus	Mahkamah Syar'iyah

Peradilan tata
usaha negara

Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Khusus	Pengadilan Pajak

Peradilan militer

Aparatur
penegak hukum

Pemilihan umum

Sejarah dan
perkembangan

Sejarah
- Peraturan terhadap orang Tionghoa
Politik hukum
Pluralisme hukum

Kekuasaan kehakiman
Daftar sekolah hukum
Kategori

l b s Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Jakarta · Makassar · Medan · Surabaya
Pengadilan Tata Usaha Negara	Ambon · Banda Aceh · Bandar Lampung · Bandung · Banjarmasin · Bengkulu · Denpasar · Gorontalo · Jakarta · Jambi · Jayapura · Kendari · Kupang · Makassar · Manado · Mataram · Medan · Padang · Palangkaraya · Palembang · Palu · Pekanbaru · Pontianak · Samarinda · Semarang · Serang · Surabaya · Tanjung Pinang · Yogyakarta
Lihat pula: Pengadilan Pajak