Daftar wakil presiden Indonesia

Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pembantu Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai pembantu kepala negara, Wakil Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia yang kualitas tindakannya sama dengan kualitas tindakan Presiden sebagai kepala negara. Sebagai pembantu kepala pemerintahan, Wakil Presiden adalah pembantu Presiden yang kualitas bantuannya di atas bantuan yang diberikan oleh Menteri, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan kepadanya.

Wakil Presiden (bersama Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Wakil Presiden pertama Indonesia adalah Mohammad Hatta yang ditetapkan bersama dengan pengangkatan Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia.

Daftar

Wakil Presiden Indonesia
No.	Foto	Wakil Presiden		Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Periode	Presiden
1			Mohammad Hatta	18 Agustus 1945^[a]	1 Desember 1956^[a]	1 (1945)	Soekarno
i	Lowong			1 Desember 1956	18 Mei 1963	1 (1945)
				18 Mei 1963	12 Maret 1967	2 (1963)
				12 Maret 1967^[b]	27 Maret 1968^[b]	2 (1963)	Soeharto
				27 Maret 1968	23 Maret 1973	3 (1968)
2			Hamengkubuwana IX	23 Maret 1973	23 Maret 1978	4 (1973)
3			Adam Malik	23 Maret 1978	11 Maret 1983	5 (1978)
4			Umar Wirahadikusumah	11 Maret 1983	11 Maret 1988	6 (1983)
5			Soedharmono	11 Maret 1988	11 Maret 1993	7 (1988)
6			Try Sutrisno	11 Maret 1993	11 Maret 1998	8 (1993)
7			Bacharuddin Jusuf Habibie	11 Maret 1998	21 Mei 1998	9 (1998)
i	Lowong			21 Mei 1998	20 Oktober 1999	9 (1998)	Bacharuddin Jusuf Habibie
8			Megawati Soekarnoputri	20 Oktober 1999	23 Juli 2001	10 (1999)	Abdurrahman Wahid
i	Lowong			23 Juli 2001	26 Juli 2001		Megawati Soekarnoputri
9			Hamzah Haz	26 Juli 2001	20 Oktober 2004		Megawati Soekarnoputri
10			Jusuf Kalla	20 Oktober 2004	20 Oktober 2009	11 (2004)	Susilo Bambang Yudhoyono
11			Boediono	20 Oktober 2009	20 Oktober 2014	12 (2009)	Susilo Bambang Yudhoyono
12			Jusuf Kalla	20 Oktober 2014	20 Oktober 2019	13 (2014)	Joko Widodo
13			Ma'ruf Amin	20 Oktober 2019	Petahana	14 (2019)	Joko Widodo

Independen

Partai Golongan Karya

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Persatuan Pembangunan

Lihat pula

Politik dan ketatanegaraan Indonesia
Artikel ini adalah bagian dari seri

Pemerintahan pusat
Hukum Pancasila (ideologi nasional) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hukum Perpajakan Ketetapan MPR Undang-undang Perppu Peraturan pemerintah Peraturan presiden Peraturan daerah Provinsi Kabupaten/kota
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Bambang Soesatyo (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: La Nyalla Mattalitti (Jawa Timur)
Eksekutif Presiden Indonesia Joko Widodo (PDI-P) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Indonesia Maju Menteri Pejabat setingkat menteri
Kehakiman Mahkamah Agung Ketua: Muhammad Syarifuddin Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif Provinsi Khusus: Daerah khusus Daerah istimewa Daftar: Umum Ibu kota Lambang IPM PDRB Titik tertinggi Kabupaten/kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya kabupaten Waktu pembentukan Hanya kota Provinsi Luas wilayah Jumlah penduduk Kepadatan penduduk Hari jadi Wilayah metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah khusus
Kepala daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik praktis
Pemilihan umum Pemilihan legislatif 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Hanya daerah: 1957–1958 Pemilihan presiden 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan lokal Pemilihan legislatif daerah 1957–1958 Pemilihan kepala daerah 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-undang Daerah pemilihan
Partai politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap pemuda Partai yang bubar
Kebijakan luar negeri
Perwakilan diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsulat jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia Portal politik Negara lainnya Atlas
l b s

Keterangan

^ ^a ^b Periode jabatan Hatta tidak benar-benar dijalankan secara penuh. Terdapat masa-masa yang membuat Hatta melepaskan sementara jabatanya. Selengkapnya lihat di bagian Pemerintahan pada era Revolusi Nasional.
^ ^a ^b Pada awalnya, Soeharto hanya ditetapkan sebagai "Penjabat Presiden" melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang "Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno", yang diundangkan pada tanggal 12 Maret 1967 tetapi berlaku surut sejak 22 Februari 1967. Soeharto akhirnya ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia resmi pada tanggal 27 Maret 1968.

Referensi

Abdulgani-Knapp, Retnowati (2007), Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President, Singapore: Marshall Cavendish, ISBN 981-261-340-4, OCLC 155758606 .
Cribb, Robert; Kahin, Audrey (2004), Historical Dictionary of Indonesia (edisi ke-2nd), Lanham, Maryland: Scarecrow Press, ISBN 0-8108-4935-6, OCLC 53793487 .
Hughes, John (2002), The End of Sukarno: A Coup That Misfired: A Purge That Ran Wild (edisi ke-3rd), Singapore: Archipelago Press, ISBN 981-4068-65-9, OCLC 52567484 .
McIntyre, Angus (2005), The Indonesian Presidency: The Shift from Personal Toward Constitutional Rule (edisi ke-3rd), Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, ISBN 0-7425-3827-3, OCLC 59137499 .
Suryadinata, Leo (2005), "Indonesia: The Year of a Democratic Election", Southeast Asian Affairs, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005: 133–149, doi:10.1355/SEAA-05H, ISSN 0377-5437 .
Vickers, Adrian (2005), A History of Modern Indonesia: An Enduring Rivalry, Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0-521-83493-7, OCLC 60794234 .

Galeri

Perangko Mohammad Hatta saat peringatan 1 abad kelahiran Bung Hatta
Uang kertas bergambar Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Prangko Wakil Presiden Jusuf Kalla

Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Wakil Presiden Republik Indonesia

l b s Wakil Presiden Indonesia
1 Moh. Hatta 2 Hamengkubuwana IX 3 Adam Malik 4 Umar Wirahadikusumah 5 Soedharmono 6 Try Sutrisno 7 Bacharuddin Jusuf Habibie 8 Megawati 9 Hamzah Haz 10 & 12 Jusuf Kalla 11 Boediono 13 Ma'ruf Amin

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret presiden Era demokrasi terpimpin Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Gunung Pegunungan Gunung berapi Laut Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Selat Sungai Tanjung dan ujung Tempat Teluk Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Masakan Mitologi Pendidikan Olahraga Permainan tradisional Busana daerah Daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan budaya Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Flora Indonesia Bunga Binatang Burung Ikan Tumbuhan endemik Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal