Kwik Kian Gie

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ke-7Masa jabatan
10 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004PresidenMegawati SoekarnoputriMenteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia ke-7Masa jabatan
29 Oktober 1999 – 23 Agustus 2000PresidenAbdurahman WahidWakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaMasa jabatan
1 Oktober 1999 – 26 Oktober 1999PresidenKetua MPRAmien Rais Informasi pribadiLahir11 Januari 1935 (umur 89)
Juwana, Pati, Jawa Tengah, Hindia BelandaKebangsaanIndonesiaSuami/istriDirkje Johanna de Widt (wafat 2020)AnakAlma materUniversitas Erasmus RotterdamPekerjaanPolitikusProfesiAhli Ekonomi

Sunting kotak info • L • B

Kwik Kian Gie (lahir 11 Januari 1935) adalah seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia keturunan Tionghoa.^[2]

Kwik menjabat sebagai Menteri Koordinator Ekonomi (1999–2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001–2004). Kwik merupakan fungsionaris PDI-Perjuangan.

Selain itu, sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, ia mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia

Latar Belakang

Seusai studi di Nederlandsche Economische Hogeschool (kini bernama Erasmus Universiteit) di Rotterdam, Belanda, Juli 1963, Kwik Kian Gie tak langsung pulang ke Indonesia. Kwik muda bekerja dulu sebagai asisten atase kebudayaan dan penerangan Kedutaan Besar RI di Den Haag, selama satu tahun. Kemudian, ia menjadi direktur perusahaan perkebunan NV Handelsonderneming IPILO, Amsterdam.

Kehidupan di negeri kincir angin memang membawa perubahan besar bagi kehidupan pribadi Kwik. Ia berangkat ke Belanda sendirian, tapi ketika pulang ke Indonesia Kwik membawa serta tiga orang bersamanya. Mereka adalah Dirkje Johanna de Widt (gadis Rotterdam yang menjadi istrinya), serta kedua anaknya Kwik Ing Hie dan Kwik Mu Lan. Dari ketiga anaknya, hanya si bungsu Kwik Ing Lan yang lahir di Indonesia.

Sekembali ke Indonesia pada 1970, putra seorang pengusaha hasil bumi The Kwie Kie ini memasuki dunia bisnis. Awalnya ia memimpin lembaga keuangan nonbank, yaitu Indonesia Financing & Investment Company selama tiga tahun. Ia juga membuka usaha pengelolaan perkebunan di bawah PT Jasa Dharma Utama dan mendirikan PT Altron Panorama Electronics. Yang disebut terakhir menjadi agen tunggal dan distributor beberapa barang elektrik dan elektronik.

Pada 1987, Kwik hengkang dari dunia bisnis (meski hingga 1990 namanya masih tercatat sebagai direktur utama PT Altron Niagatama Nusa). Bagi analis ekonomi yang senantiasa berpenampilan konservatif ini, kegiatan bisnis bukan tujuan utama, melainkan batu loncatan ke dunia yang lebih dicintainya, yaitu pendidikan dan politik. Kwik tidak menisbikan harta, tapi ia tak bersedia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengejar uang.

Lantas, Kwik pun terjun total ke dunia pendidikan dan politik, memenuhi obsesi hidup yang telah diniatkannya sejak remaja. Bersama dua rekannya, Kaharudin Ongko dan Djoenaedi Joesoef, ia mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Institut Bisnis Indonesia (STIE IBII). Di lembaga tersebut ia duduk dalam jajaran dewan direktur.

Sedangkan untuk dunia politik, Kwik bergabung dengan PDI. Di sana ia duduk di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) (sekaligus menjadi salah satu Ketua DPP PDI). Meski kemudian pemerintah menyingkirkan Megawati dari PDI, ia tetap konsisten membela dan mendukung putri sang proklamator itu. Menurut Kwik, kemanusiaan Megawati sangat tinggi.

Reformasi yang berkobar menyusul runtuhnya pimpinan Orde Baru Soeharto, PDI (kemudian bernama PDI Perjuangan) kemudian mendapat ruang gerak yang sebebas-bebasnya. Selanjutnya, Kwik melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI. Di sana, ia pun dipercaya menjadi Wakil Ketua MPR RI.

Meskipun telah menjadi menteri, daya kritis tetap milik Kwik. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, ia sempat mengancam akan mundur dari jabatannya itu jika Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) tetap diperpanjang, karena perpanjangan waktu pembayaran utang para konglomerat bermasalah itu dianggapnya tidak adil dan mengorbankan rakyat.

Dirinya sempat dianggap layak diperhitungkan untuk menjadi calon presiden pada Pemilu Presiden 2009, bahkan wacana ini sejak Pemilu Presiden 2004. Saat itu, kelompok organisasi mengajukan Kwik sebagai calon presiden dari Independen, namun UU saat itu belum memperbolehkan hal ini.

Pada Pemilu Presiden 2019, ia menjadi salah satu penasihat ekonomi dari pasangan calon No. Urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pendidikan

Setelah bekerja dalam pengiriman dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ia melanjutkan studi di Nederlandse Economische hogeschool (saat ini Universitas Erasmus Rotterdam) di Rotterdam, Belanda.

Riwayat Pendidikan

1. SMA Bagian C (1955)
2. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1956; tingkat persiapan)
3. Nederlandsche Economische Hogeschool, Rotterdam, Belanda (1963)

Karier

1. Staf lokal Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, Belanda (1963–1964)
2. Direktur Nederlands Indonesische Goederen Associatie (1964–1965)
3. Direktur NV Handelsonderneming "IPILO", Amsterdam (1965–1970)
4. Direktur PT Indonesian Financing & Investment Company (1971–1974)
5. Direktur Utama PT Jasa Dharma Utama (1978)
6. Komisaris PT Cengkih Zanzibar (1978)
7. Direktur PT Altron Panorama Electronics (1978–1990)
8. Ketua Dewan Direktur Institut Bisnis Indonesia (1987–sekarang)
9. Kepala Badan Litbang PDI (1991-1998)
10. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (1999)
11. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia (1999–2000)
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2001–2004)

Kegiatan lain

1. Bendahara Yayasan Trisakti
2. Bendahara Yayasan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta se- Indonesia Pusat (Yapptis-Pusat)
3. Sekretaris Badan Kerja Harian Yayasan Presetya Mulya
4. Ketua Bidang Ekonomi Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa Pusat (Bakom-PKB Pusat)
5. Kolumnis masalah-masalah ekonomi dan manajemen

Karya

Buku

1. Saya Bermimpi Jadi Konglomerat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (1993)
2. Analisa Ekonomi Politik Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (1994)

Referensi

Jabatan politik
Didahului oleh: Boediono	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional 2001–2004	Diteruskan oleh: Sri Mulyani Indrawati
Didahului oleh: Ginandjar Kartasasmita	Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri 1999–2000	Diteruskan oleh: Rizal Ramli