Kabupaten Tangerang

Lambang

6°12′S 106°29′E / 6.2°S 106.49°E / -6.2; 106.49Negara IndonesiaProvinsiBantenTanggal berdiri13 Oktober 1632Hari jadi13 Oktober 1632; 391 tahun lalu (1632-10-13)^[1]Ibu kotaTigaraksaJumlah satuan pemerintahan

Daftar

• Kecamatan: 29
• Kelurahan: 28
• Desa: 246

Pemerintahan

 • BupatiAndi Ony Prihartono (Pj.) • Wakil BupatiLowong • Sekretaris DaerahMoch Maesal RasyidLuas

 • Total1.001,86 km² (386,82 sq mi)Populasi

 (31 Desember 2023)^[2]

 • Total3.309.365 • Kepadatan3,300/km² (8,600/sq mi)Demografi

 • Agama

• 4,53% Kekristenan
  • 3,18% Protestan
  • 1,35% Katolik

1,66% Buddha

0,06% Hindu

0,02% Lainnya^[2]

Kabupaten Tangerang (Sunda: ᮒᮍᮨᮛᮀ) adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tigaraksa. Tangerang terbagi menjadi 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk kabupaten Tangerang sebanyak 3.286.420 orang.^[2]

Sejarah

Dalam riwayat diceritakan, bahwa saat Kesultanan Banten terdesak oleh serangan VOC pada pertengahan abad ke-16, diutuslah tiga maulana yang berpangkat Tumenggung untuk membuat perkampungan pertahanan di wilayah yang berbatasan dengan Batavia. Ketiga Tumenggung itu adalah, Tumenggung Aria Yudhanegara, Aria Wangsakara, dan Aria Jaya Santika. Mereka segera mem­bangun basis pertahanan dan pemerintahan di wilayah yang sekarang dikenal sebagai kawasan Tigaraksa.^[4]

Jika merunut kepada legenda rakyat dapat disimpulkan bahwa cikal-bakal Kabupaten Tangerang adalah Tigaraksa. Nama Tigaraksa itu sendiri berarti Tiang Tiga atau Tilu Tanglu, sebuah pemberian nama sebagai wujud penghormatan kepada tiga Tumenggung yang menjadi tiga pimpinan ketika itu. Seorang putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten membangun tugu prasasti di bagian Barat Sungai Cisadane, saat ini diyakini berada di Kampung Gerendeng. Waktu itu, tugu yang dibangun Pangeran Soegri dinamakan sebagai Tangerang, yang dalam bahasa Sunda berarti tanda. Sebutan ”Tangeran” yang berarti ”tanda” itu lama-kelamaan berubah sebutan menjadi Tangerang sebagaimana yang dikenal sekarang ini.

Dikisahkan, bahwa kemudian pemerintahan ”Tiga Maulana”, ”Tiga Pimpinan” atau ”Tilu Tanglu” tersebut tumbang pada tahun 1684, seiring dengan dibuatnya perjanjian antara Pasukan Belanda dengan Kesultanan Banten pada 17 April 1684. Perjanjian tersebut memaksa seluruh wilayah Tangerang masuk ke kekuasaan Penjajah Belanda. Kemudian, Belanda membentuk pemerintahan kabupaten yang lepas dari Kesultanan Banten di bawah pimpinan seorang bupati. Para bupati yang pernah memimpin Kabupaten Tangerang pada era pemerintahan Belanda pada periode tahun 1682-1809 adalah Kyai Aria Soetadilaga I-VII.

Setelah keturunan Aria Soetadilaga dinilai tidak mampu lagi memerintah Kabupaten Tangerang, Belanda menghapus pemerintahan ini dan memindahkannya ke Batavia. Kemudian Belanda membuat kebijakan, sebagian tanah di Tangerang dijual kepada orang-orang kaya di Batavia, yang merekrut pemuda-pemuda Indonesia untuk membantu usaha pertahanannya, terutama sejak kekalahan armadanya di dekat Kepulauan Midway dan Kepulauan Solomon. Kemudian pada tanggal 29 April 1943 dibentuklah beberapa organisasi militer, di antaranya yang terpenting ialah Keibodan (barisan bantu polisi) dan Seinendan (barisan pemuda). Disusul pemindahan kedudukan Pemerintahan Jakarta ke Tangerang dipimpin oleh Kentyo M. Atik Soeardi dengan pangkat Tihoo Nito Gyoosieken atas perintah Gubernur Djawa Madoera.

Seiring dengan status daerah Tangerang ditingkatkan menjadi Daerah Kabupaten, maka daerah Kabupaten Jakarta menjadi Daerah Khusus Ibu Kota. Di wilayah Pulau Jawa pengelolaan pemerintahan didasarkan pada Undang-undang nomor 1 tahun 1942 yang dikeluarkan setelah Jepang berkuasa. Undang-undang ini menjadi landasan pelaksanaan tata Negara yang asas pemerintahannya militer. Panglima Tentara Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, diserahi tugas untuk mem­bentuk pemerintahan militer di Jawa, yang kemudian diangkat sebagai gunseibu. Seiring dengan hal itu, pada bulan Agustus 1942 dikeluarkan Undang-undang nomor 27 dan 28 yang mengakhiri keberadaan gunseibu. Berdasarkan Undang-undang nomor 27, struktur pemerintahan militer di Jawa dan Madura terdiri atas Gunsyreikan (pemerintahan pusat) yang membawahi Syucokan (residen) dan dua Kotico (kepala daerah istimewa). Syucokan membawahi Syico (wali kota) dan Kenco (bupati).

Secara hirarkis, pejabat di bawah Kenco adalah Gunco (wedana), Sonco (camat) dan Kuco (kepala desa). Pada tanggal 8 Desember 1942 bertepatan dengan peringatan Hari Pembangunan Asia Raya, pemerintah Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta. Pada akhir 1943, jumlah kabupaten di Jawa Barat mengalami perubahan, dari 18 menjadi 19 kabupaten. Hal ini disebabkan, pemerintah Jepang telah mengubah status Tangerang dari kewedanaan menjadi kabupaten. Perubahan status ini didasarkan pada dua hal:

1. Kota Jakarta ditetapkan sebagai Tokubetsusi (kotapraja)
2. Pemerintah Kabupaten Jakarta dinilai tidak efektif membawahi Tangerang yang wilayahnya luas.

Atas dasar hal tersebut, Gunseikanbu mengeluarkan keputusan tanggal 9 November 1943 yang isinya:

"Menoeroet kepoetoesan Gunseikan tanggal 9 boelan 11 hoen syoowa 18 (2603) Osamu Sienaishi 1834 tentang pemindahan Djakarta Ken Yakusyo ke Tangerang, maka dipermakloemkan seperti di bawah ini:

• Pasal 1: Tangerang Ken Yakusyo bertempat di Kota Tangerang, Tangerang Son, Tangerang Gun, Tangerang Ken.
• Pasal 2: Nama Djakarta Ken diganti menjadi Tangerang Ken.
• Atoeran tambahan Oendang-Oendang ini dimulai diberlakukan tanggal 27 boelan 12 tahoen Syouwa 18 (2603). Djakarta, tanggal 27 boelan 12 tahoen Syouwa 18 (2603). Djakarta Syuutyookan."

Sejalan dengan keluarnya surat keputusan tersebut, Atik Soeardi yang menjabat sebagai pembantu Wakil Kepala Gunseibu Jawa Barat, Raden Pandu Suradiningrat, diangkat menjadi Bupati Tangerang (1943-1944). Semasa Bupati Kabupaten Tangerang dijabat, H. Tadjus Sobirin (1983-1988 dan 1988-1993) bersama DPRD Kabupaten Tangerang pada masa itu, menetapkan hari jadi Kabupaten Tangerang tanggal 27 Desember 1943 (Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1984 tanggal 25 Oktober 1984). Seiring dengan pemekaran wilayah dengan terbentuknya pemerintah Kota Tangerang tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993, maka pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang pindah ke Tigaraksa. Pemindahan ibu kota ke Tigaraksa dinilai strategis, karena menggugah kembali cita-cita dan semangat para pendiri untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang bebas dari belenggu penjajahan (kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan) menuju masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera.^[4]

Suku Asli di Kabupaten Tangerang yaitu suku Sunda.

Geografi

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Banten yang terletak di bagian Timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20'–106°43' Bujur Timur dan 6°00'-6°21' Lintang Selatan dengan luas wilayah 959,61 km2 atau 12,62 % dari seluruh luas wilayah Provinsi Banten.^[5]

Batas Wilayah

Wilayah Kabupaten Tangerang berbatasan dengan:

Topografi

Sebagian besar wilayah Tangerang merupakan dataran rendah. Sungai Cisadane merupakan sungai terpanjang di Tangerang yang mengalir dari selatan dan bermuara di Laut Jawa. Tangerang merupakan wilayah perkembangan dan penyangga ibu kota Jakarta. Secara umum, Kabupaten Tangerang dapat dikelompokkan menjadi 3 wilayah pertumbuhan, yakni:

• Pusat Pertumbuhan Balaraja, Cikupa, Panongan, Jayanti, Pasarkemis, dan Tigaraksa, berada di bagian barat, difokuskan sebagai daerah sentra industri, permukiman, dan pusat pemerintahan.
• Pusat Pertumbuhan Kronjo, Mekar Baru, Sukadiri, Kemiri, Pakuhaji, dan Mauk, berada di wilayah pesisir, mengedepankan industri pariwisata alam dan bahari, industri maritim, perikanan, pertambakan, dan pelabuhan.
• Pusat Pertumbuhan Cisauk, Curug, Kelapa Dua, Kosambi, Legok, Pagedangan, serta Teluknaga, berada di bagian timur dekat perbatasan dengan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Provinsi DKI Jakarta, difokuskan sebagai pusat permukiman dan kawasan bisnis.

Kabupaten Tangerang secara geografis memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0-8% menurun ke utara. Ketinggian wilayah berkisar antara 0–50 m di atas permukaan laut. Daerah utara Kabupaten Tangerang merupakan daerah pantai dan sebagian besar daerah urban, daerah timur adalah daerah rural dan pemukiman, sedangkan daerah barat merupakan daerah industri dan pengembangan perkotaan.^[5] Secara garis besar wilayah topografi Kabupaten Tangerang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Dataran pesisir, terletak di bagian utara dengan ketinggian berkisar antara 0-25 meter di atas permukaan laut wilayahnya meliputi Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pasar Kemis, dan Sepatan.
2. Dataran rendah dari bagian tengah ke arah selatan dengan ketinggian lebih dari 25 meter di atas permukaan laut, Kemiringan tanah rata-rata 0-3 % menurun ke utara. Ketinggian wilayah dataran rendah ini berkisar antara 25 – 85 meter di atas permukaan laut.

Iklim

Berdasarkan garis lintang, Kabupaten Tangerang berada di wilayah Iklim Tropis dan menurut klasifikasi Iklim Koppen sebagian besar daerah Kabupaten Tangerang berada pada kategori iklim muson tropis (Am) dengan dua periode musim yang dipengaruhi pergerakan angin monsun, yaitu musim penghujan yang dipengaruhi angin monsun baratan dan musim kemarau yang dipengaruhi angin monsun timuran. Musim penghujan di Kabupaten Tangerang biasanya terjadi sejak bulan November hingga bulan April dengan curah hujan bulanan lebih dari 150 mm per bulannya. Musim kemarau di wilayah Kabupaten Tangerang biasanya berlangsung dari bulan Juni sampai bulan September dengan curah hujan bulanan kurang dari 100 mm per bulan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Tangerang berkisar antara 26 °C–34 °C dengan tingkat kelembapan nisbi bervariasi antara 72%–85%.

Suku bangsa

Penduduk Kabupaten Tangerang termasuk kota yang beragam suku bangsa. Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia 2000, sebagian besar penduduk Kabupaten Tangerang adalah orang Jawa, Lampung, Betawi dan suku aslinya Sunda. Jumlah yang signifikan juga berasal dari suku Lampung, dan Minangkabau. Keberagaman suku bangsa di Kabupaten Tangerang memengaruhi perbedaan budaya dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Tangerang. Berikut adalah besaran penduduk Kabupaten Tangerang berdasarkan suku bangsa pada Sensus Penduduk tahun 2000;^[10]

Pemerintahan

Bupati

No	Bupati			Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Wakil Bupati
—			Andi Ony Prihartono (Penjabat)	21 September 2023	Petahana	Lowong

Dewan Perwakilan

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Tangerang dalam dua periode terakhir.^[11]

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode
		2014-2019	2019-2024
	PKB	4	4
	Gerindra	5	7
	PDI-P	7	8
	Golkar	7	6
	NasDem	4	2
	PKS	2	6
	PPP	6	6
	PAN	4	4
	Hanura	3	1
	Demokrat	6	6
	PBB	1	0
	PKPI	1	0
Jumlah Anggota		50	50
Jumlah Partai		12	10

Kecamatan

Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 2.619.803 jiwa dan luas wilayah 1.011,86 km² dengan kepadatan 2.589 jiwa/km².^[12][13]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut:

Sistem Pemerintahan

Kabupaten Tangerang mempunyai pemerintahan yang sama dengan kabupaten lainnya. Unit pemerintahan di bawah kabupaten adalah kecamatan, masing-masing kecamatan terdiri atas beberapa kelurahan dan desa.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, terhitung sejak Kota Tangerang Selatan memisahkan diri dari Kabupaten Tangerang, jumlah kecamatan, kelurahan maupun desa di Kabupaten Tangerang tetap yaitu 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tangerang selama periode tahun 2009-2011 cukup berfluktuasi. Meningkat pada tahun 2010 dan menurun cukup signifikan pada tahun 2011.

Bila diperhatikan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan pegawai perempuan. Terakhir pada tahun 2011 proporsi pegawai laki-laki mencapai 53,53 persen.

Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Tangerang sedikit mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya, yaitu terdiri dari 9 fraksi dengan anggota sebanyak 50 orang (45 orang laki-laki dan 5 orang perempuan) yang sebagian besar berumur antara 40-49 tahun sebanyak 30 orang (60 persen) dan mayoritas berpendidikan S-1 sebanyak 30 orang (60 persen).

Jumlah anggaran yang dibelanjakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk membiayai pembangunan di wilayahnya pada tahun 2011 mencapai 2,027 triliun rupiah, terdiri dari:

• Belanja pegawai 915 miliar rupiah.
• Belanja barang dan jasa 499 miliar rupiah.
• Belanja modal 480 miliar rupiah.
• Belanja lain-lain 136 miliar.

Total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2011 mencapai 2,224 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang 29,9 persen atau tepatnya 665 miliar rupiah.

Sedangkan, dana perimbangan mencapai 1,288 triliun rupiah atau sekitar 57,93 persen yang terdiri dari:

• Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 720,5 miliar rupiah.
• Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 51,52 miliar rupiah.
• Dana bagi hasil pajak/bukan pajak yang mencapai 217 miliar rupiah.
• Transfer pemerintah pusat lainnya sebesar 299 miliar rupiah.

Dan yang ketiga merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menyumbang sebesar 270,6 miliar rupiah atau sekitar 12,17 persen terhadap pendapatan daerah wilayah ini. Sementara itu, belanja daerah dalam APBD Kabupaten Tangerang tahun 2012, direncanakan mencapai 2,4 triliun rupiah atau lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2011, sedangkan pendapatan daerah tahun 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang ditargetkan hanya sebesar 2,2 triliun rupiah.

Transportasi

• Kereta Api Indonesia (KAI)
  • KAI Commuter
    • R Commuter Line Rangkasbitung
• Layanan bus RoyalTrans Transjakarta
  • S13: Scientia Square Park–Tomang Raya
  • S14: Scientia Square Park–Stasiun MRT Lebak Bulus
• Layanan bus JR Connexion (Perum DAMRI)
  • Apartemen Tokyo Riverside–Stasiun MRT Blok M

Stasiun kereta api

Kabupaten Tangerang memiliki 6 stasiun KRL yang masih beroperasi dan 2 stasiun yang akan dibangun, diantaranya:

• R Stasiun Cicayur
• R Stasiun Cikoya
• R Stasiun Cisauk
• R Stasiun Daru
• TBA R Stasiun Jatake
• R Stasiun Tigaraksa
• TBA R Stasiun Tigaraksa Podomoro

Ruas jalan tol

• Jalan Tol Jakarta-Tangerang
• Jalan Tol Tangerang-Merak

Catatan

Referensi

Sumber pustaka

1. Profil Bupati Tangerang 2018 - 2023^{[pranala nonaktif permanen]}
2. Profil Wakil Bupati Tangerang 2018 - 2023 Diarsipkan 2018-08-29 di Wayback Machine.
3. Gubernur Banten Lantik Bupati dan Wakil Bupati Tangerang 2018 - 2023
4. Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tangerang
5. Zaki-Romli Menang di Pilkada Kabupaten Tangerang
6. Daftar Sekolah di Kabupaten Tangerang
7. Letak Geografis Diarsipkan 2019-07-01 di Wayback Machine. Kabupaten Tangerang
8. "Sejarah Kabupaten Tangerang" Diarsipkan 2018-08-29 di Wayback Machine. . Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tangerang.
9. Daftar Kecamatan di Kabupaten Tangerang
10. Pemerintah Kabupaten Tangerang (7 Oktober 2002). Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang (PDF) (Laporan). Pemerintah Kabupaten Tangerang.
11. "Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Diakses tanggal 2019-03-29.
12. "Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2018" . BPS Kabupaten Tangerang. Diakses tanggal 29 Maret 2019.
13. "Laporan Penduduk Berdasarkan Agama Provinsi Banten Semester I Tahun 2014". Biro Pemerintahan Provinsi Banten. Diakses tanggal 29 Maret 2019.
14. "Wawancara Tadjus Sobirin: Tadjus, Dangdut, dan Nasi Bungkus" Diarsipkan 2003-09-12 di Wayback Machine. . Tempo Interaktif. Tangerang. 26 April 1997. Diakses tanggal 4 Maret 2016.
15. "Jadi tempat prostitusi, Desa Dadap batal dibongkar" Diarsipkan 2016-03-06 di Wayback Machine. . Republika Online. Tangerang. 28 Mei 1996. Diakses tanggal 4 Maret 2016.

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi