Politik Iran

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik
Republik Islam Iran
Pemerintahan Republik Islam Iran
Pemimpin Agung
  • Pemimpin Agung
    Ali Khamenei
  • Rumah Pemimpin Agung

  • Majelis Para Ahli
    Ketua: Ahmad Jannati
Eksekutif
  • Presiden (daftar)
    Hassan Rouhani
  • Wakil Presiden Pertama (daftar)
    Eshaq Jahangiri
  • Pengawas Administrasi Kepresidenan
    Mahmoud Vaezi
  • Kabinet
    Pemerintahan Kedua Rouhani
Legislatif
  • Majelis Permusyawaratan Islam
    Ketua: Ali Larijani
    • Mahkamah Pemeriksa Keuangan Agung

  • Dewan Wali
    Ketua: Ahmad Jannati
Yudikatif
  • Ketua Mahkamah Agung
    Sadeq Larijani
  • Jaksa Agung
    Mohammad Jafar Montazeri
  • Mahkamah Agung
  • Pengadilan Revolusi Islam
  • Pengadilan Khusus Ulama
  • Organisasi Inspeksi Umum
  • Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia
Dewan-dewan Tinggi
  • Dewan Tinggi Keamanan Nasional
    Ketua: Ali Shamkhani
  • Dewan Tinggi Revolusi Kebudayaan
  • Dewan Kearifan dan Kebijaksanaan
    Ketua: Mahmoud Hashemi Shahroudi
Pemerintahan daerah
  • Munisipalitas
  • Dewan Kota
Pemilihan umum
  • Komisi Pemilihan Umum
  • Dewan Keamanan

Pemilihan umum terakhir dan akan datang
Presiden
2017
2021
Legislatif
2016
2020
Majelis Para Ahli
2016
2024
Daerah
2017
2021
Partai politik dan fraksi
Dalam pemerintahan
Reformis
Prinsipis

Luar pemerintahan
Monarkisme
Liberalisme
Nasionalisme
Pan-Iranisme
Sosialisme
  •  Portal Politik

  • Negara lainnya
  • Atlas
  • l
  • b
  • s

Politik Iran merupakan gabungan dari teokrasi dan Sistem presidensial. Pada Desember tahun 1979 konstitusi disahkan, dan diamandemen pada tahun 1989, mendefinisikan tatanan politik, ekonomi, dan sosial dari Iran, mendeklarasikan bahwa Syiah Dua Belas Imam sebagai agama resmi Iran.

Iran memiliki Pemilihan Umum presiden yang demokratis, parlemen (atau Majelis), Majelis Para Ahli dimana memilih Pemimpin Spiritual Tertinggi, dan majelis lokal. Menurut konstitusi, semua kandidat yang mencalonkan diri untuk posisi ini harus diperiksa oleh Dewan Wali Iran sebelum dipilih.

Selain itu, ada perwakilan yang dipilih dari organisasi yang ditunjuk (biasanya di bawah kendali Pemimpin Tertinggi) untuk "melindungi karakter negara Islam ".[1]

Referensi

  1. ^ IRAN: POLITICS, THE MILITARY AND GULF SECURITY Diarsipkan 2012-07-12 di Archive.is by Darius Bazargan, v.1, n.3, September 1997
  • l
  • b
  • s
Negara
berdaulat
Negara dengan
pengakuan terbatas
  • Abkhazia1
  • Republik Artsakh1
  • Ossetia Selatan1
  • Palestina
  • Siprus Utara1
  • Republik Tiongkok
Dependensi dan
wilayah lain
  • Kepulauan Cocos (Keeling)
  • Hong Kong
  • Makau
  • Pulau Natal
  • Wilayah Samudra Hindia Britania
1 Terkadang dimasukkan ke Eropa, tergantung definisi perbatasan. 2 Terkadang dimasukkan ke Oseania. 3 Negara lintas benua.