Jusuf Wibisono

Menteri Keuangan Indonesia Ke-7Masa jabatan
24 Maret 1956 – 9 April 1957PresidenSoekarnoPerdana MenteriAli SastroamidjojoMasa jabatan
27 April 1951 – 3 April 1952PresidenSoekarnoPerdana MenteriSoekiman WirjosandjojoWakil Menteri Kemakmuran Indonesia Ke-1Masa jabatan
2 Oktober 1946 – 3 July 1947PresidenSoekarnoPerdana MenteriSutan Sjahrir Informasi pribadiLahir(1909-02-28)28 Februari 1909
Magelang, Keresidenan Kedu, Hindia BelandaMeninggal15 Juni 1982(1982-06-15) (umur 73)
Surabaya, Jawa Timur, IndonesiaPartai politikMasyumiAlma materRechtscoogeschool te Batavia

Sunting kotak info • L • B

Jusuf Wibisono (28 Februari 1909 – 15 Juni 1982) adalah pejabat pemerintahan Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Kemakmuran pada Kabinet Sjahrir III, Menteri Keuangan pada Kabinet Sukiman-Suwirjo dan dipercayakan menjabat dengan posisi yang sama pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

Latar Belakang

Dia bersekeolah dan ulus tahun 1928 di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) dan melanjutkan ke Algemeene Middelbare School (AMS) di Bandung dan lulus tahun 1931. Melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum (Rechtscoogeschool te Batavia) di Jakarta. Tahun 1937 melanjutkan pendidikan di tempat yang sama dan mendapatkan gelar Mr. (Meester in de Rechten) pada tahun 1941.^[1]

Sebagai Menteri

Perjalanan kariernya di Kementerian Keuangan dirintis sejak diangkat menjadi Menteri Keuangan pada era Kabinet Sukiman-Suwirjo. Kebijakan yang dilakukan adalah menasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Sirkulasi. Pada tanggal 6 Desember 1951 disahkan Undang-undang (UU) mengenai Nasionalisasi De Javasche Bank resmi menjadi milik Indonesia.^[2] UU ini menyebabkan presiden De Javasche Bank, Dr. A. Houwink mengundurkan diri.

Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Ali II), ia dipercaya kembali sebagai Menteri Keuangan. Kebijakan yang dilakukan untuk menyukseskan program Kabinet Ali II di bidang ekonomi keuangan yaitu dengan memberi kuasa pada bank-bank swasta nasional yang dianggap mampu untuk memberi kredit pada pengusaha-pengusaha nasional dengan jaminan dari pemerintah. Selain itu, ia juga mengusahakan peningkatan mutu serta kesejahteraan para pegawai negeri dengan jalan merencanakan rasionalisasi dalam kalangan pegawai negeri dan melakukan penghematan pengeluaran negara. Kebijakan ini lebih dikenal dengan “pemribumian perekonomian”.^[3]

Referensi

Pranala luar

• Berita^{[pranala nonaktif]}
• The Asia Whos Who 3rd Edition

Jabatan politik
Didahului oleh: Syafruddin Prawiranegara	Menteri Keuangan Indonesia 1951–1952	Diteruskan oleh: Sumitro Djojohadikusumo
Didahului oleh: Sumitro Djojohadikusumo	Menteri Keuangan Indonesia 1956–1957	Diteruskan oleh: Sutikno Slamet
Posisi baru	Wakil Menteri Kemakmuran Indonesia 1946–1947	Diteruskan oleh: IJ Kasimo
		Diteruskan oleh: A. Tjokronegoro