Politik Jerman

Jerman
Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan
Jerman
Eksekutif
  • Presiden
  • Frank-Walter Steinmeier (sebelumnya SPD)
  • Kanselir (daftar)
  • Olaf Scholz (SPD)
  • Wakil Kanselir
  • Robert Habeck (Grüne)

  • Kabinet
    Scholz
  • Agen federal
Legislatif
  • Bundestag
  • Bundesrat

  • Vermittlungsausschuss
  • Gemeinsamer Ausschuss
  • Majelis Federal (Bundesversammlung)
Yudikatif
  • Mahkamah Konstitusi Federal

  • Lembaga peradilan federal
  • Umum
  • Administratif
  • Keuangan
  • Ketenagakerjaan
  • Sosial
  • Senat Bersama
Subdivisions
  • Negara bagian (Land)

  • Regierungsbezirk
  • Distrik (Kreis)
    daftar
  • Munisipalitas (Gemeinde)
    daftar
Pemilihan umum

  • Pemilihan umum presiden

  • Republik Weimar (1919–1933)
  • Jerman Timur (1949–1960)
  • 1949
  • 1953
  • 1957
  • Republik Federal Jerman (sejak 1949)
  • 1949
  • 1954
  • 1959
  • 1964
  • 1969
  • 1974
  • 1979
  • 1984
  • 1989
  • 1994
  • 1999
  • 2004
  • 2009
  • 2010
  • 2012
  • 2017
  • 2022

  • Pemilihan umum parlemen


Hubungan luar negeri


  • Hubungan dengan negara lain


  • Hubungan Internasional

  • Politik di Uni Eropa
  • Visa
  • Paspor
  •  Portal Jerman
  • Negara lainnya
  • Atlas
  • l
  • b
  • s
Sistem politik Jerman.

Jerman adalah sebuah republik parlementer federal yang demokratis, dan kekuatan legislatif federal yang diurus dalam Bundestag (parlemen Jerman) dan Bundesrat (badan perwakilan Länder, negara-negara bagian regional di Jerman).

Sejak 1949, sistem multi-partai didominasi oleh Persatuan Demokrat Kristen Jerman dan Partai Demokrat Sosial Jerman. Yudisier Jerman terpisah dari eksekutif dan legislatur. Sistem politiknya dibentuk pada konstitusi 1949, Grundgesetz (Hukum Dasar), yang tetap memberi dampak dengan amendemen minor setelah reunifikasi Jerman pada 1990.

Konstitusi tersebut mengutamakan perlindungan kebebasan induvidual dalam hal hak asasi sipil dan manusia dan membagi kekuasaan antara tingkat negara bagian dan federal dan antara cabang legislatif, eksekutif dan yudisial.

Jerman adalah anggota pendiri Komunitas Eropa pada 1958, yang menjadi Uni Eropa pada 1993. Negara tersebut merupakan bagian dari Kawasan Schengen, dan telah menjadi anggota eurozone sejak 1999. Negara tersebut merupakan anggota PBB, NATO, G8, G20 dan OECD.

Pranala luar

  • Situs Resmi Bundesregierung, dalam bahasa Inggris
  • Sumber resmi hasil-hasil pemilihan Diarsipkan 2004-12-06 di Wayback Machine.
  • l
  • b
  • s
Topik Jerman 
Sejarah
Geografi
Politik
Ekonomi
Masyarakat
Kebudayaan
  • Kategori
  • Portal
  • l
  • b
  • s
Negara
berdaulat
  • Albania
  • Andorra
  • Armenia1
  • Austria
  • Azerbaijan1
  • Belanda
  • Belarus
  • Belgia
  • Bosnia dan Herzegovina
  • Britania Raya
    • Inggris
    • Irlandia Utara
    • Skotlandia
    • Wales
  • Bulgaria
  • Ceko
  • Denmark
  • Estonia
  • Finlandia
  • Georgia1
  • Hungaria
  • Republik Irlandia
  • Islandia
  • Italia
  • Jerman
  • Kazakhstan2
  • Kroasia
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Luksemburg
  • Makedonia Utara
  • Malta
  • Moldova
  • Monako
  • Montenegro
  • Norwegia
  • Polandia
  • Portugal
  • Prancis
  • Rumania
  • Rusia2
  • San Marino
  • Serbia
  • Siprus1
  • Slovenia
  • Slowakia
  • Spanyol
  • Swedia
  • Swiss
  • Turki2
  • Ukraina
  • Vatikan
  • Yunani
Negara dengan
pengakuan terbatas
  • Abkhazia1
  • Kosovo
  • Republik Artsakh1
  • Ossetia Selatan1
  • Siprus Utara1
  • Transnistria
Dependensi dan
wilayah lain
  • Åland
  • Kepulauan Faroe
  • Gibraltar
  • Guernsey
  • Jersey
  • Pulau Man
  • Svalbard
1 Terkadang dimasukkan ke Asia, tergantung definisi perbatasan. 2 Negara lintas benua.