Komisi Regulasi Kasino Jepang

Komisi Regulasi Kasino Jepang
カジノ管理委員会

Kantor pusat Komisi Regulasi Kasino Jepang
Informasi lembaga
Dibentuk07 Januari 2020 (2020-01-07)
Wilayah hukum Jepang
Kantor pusat4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Jepang
Lembaga indukKantor Kabinet
Situs webwww.jcrc.go.jp/index.html (dalam bahasa Jepang)

Komisi Regulasi Kasino Jepang (カジノ管理委員会code: ja is deprecated , JCRC) adalah lembaga dari pemerintah Jepang. Komisi ini adalah komite administrasi kolegial yang dibentuk di bawah yurisdiksi Perdana Menteri sebagai biro eksternal dari Kantor Kabinet.

Komisi ini didirikan pada 7 Januari 2020.[1]

Latar belakang

Komisi Regulasi Kasino Jepang didirikan pada 7 Januari 2020 sebagai komite administrasi yang dibentuk sebagai biro eksternal dari Kantor Kabinet, berdasarkan Undang-Undang tentang Pengembangan Kawasan Fasilitas Wisata Kompleks Tertentu (UU No. 80 Tahun 2018, selanjutnya disebut sebagai "Undang-undang tentang Pengembangan Resor Terpadu"). Komisi ini merupakan badan kolegial yang terdiri dari seorang ketua dan empat orang anggota. Komisi ini bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan terkait pendirian dan pengoperasian fasilitas kasino untuk mewujudkan "bisnis kasino yang sehat yang beroperasi di bawah pengawasan dan kendali negara yang tepat".[2]

Lihat pula

  • Kementerian Jepang

Referensi

  1. ^ Newsdesk. "GGRAsia – Japan draft casino regulations issued, consultation to May 9" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-05-30. 
  2. ^ "委員会の任務と所掌事務について" (dalam bahasa Jepang). Diakses tanggal 27-02-2022.  Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)

Pranala luar

  • Situs resmi (dalam bahasa Jepang)
  • l
  • b
  • s
Kementerian dan lembaga pemerintah Jepang
日の丸
  • Kabinet
五七桐花紋
  • Sekretariat Kabinet
  • Biro Legislasi Kabinet
  • Dewan Keamanan Nasional
  • Otoritas Personalia Nasional
  • Kantor Kabinet
    • Badan Rumah Tangga Kekaisaran
    • Komisi Perdagangan Adil
    • Komisi Keamanan Publik Nasional dan Badan Kepolisian Nasional
    • Komisi Perlindungan Informasi Pribadi
    • Badan Jasa Keuangan
    • Badan Urusan Konsumen
    • Komisi Regulasi Kasino
  • Badan Digital
  • Badan Rekonstruksi
  • Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Daftar)
  • Ekonomi, Perdagangan dan Industri (Daftar)
  • Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (Daftar)
  • Lingkungan Hidup (Daftar)
  • Pertahanan (Daftar)
  • Dewan Audit (independen secara konstitusional)